Badan Cyber Nasional, Penjaga Kedaulatan NKRI

JAKARTA – Ancaman serangan cyber tiap tahun meningkat, seiring dengan semakin mudahnya akses internet di seluruh dunia. Karena itu Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan segera membentuk Badan Cyber Nasional (BCN) untuk menangkal bahaya serangan cyber.

Menanggapi rencana tersebut, melalui siaran pers yang diterima indopos.co.id tadi malam, Kamis, 4 Desember 2014. Ketua Lembaga Riset CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) Pratama Persadha mengapresiasi langkah pemerintah. Indonesia sudah saatnya mempunyai Badan Nasional yang mengurusi cyber defense.

"Memang sudah ada UU ITE, namun perlu lembaga yang berperan mengamankan negara dari serangan cyber,” kata Pratama.

Pakar keamanan sistem informasi dan komunikasi itu menyatakan bahwa Indonesia punya e-KTP, data pemilih pemilu, data kependudukan lain dan juga data terkait sumber daya alam yang wajib diamankan.

"Isu keamanan data-data Indonesia harus disikapi serius, jangan sampai dengan serangan cyber, data strategis kita diambil asing,” jelasnya.

Dikatakannya BCN menjadi semacam penjaga kedaulatan di wilayah komunikasi dan informasi.

“Kedaulatan yang dijaga bukan hanya darat, laut, udara, saat ini data, informasi dan komunikasi di negeri ini juga harus dijaga dari tangan-tangan asing. Internet ini seperti menjadi wilayah warfare baru antar negara,” ucap penulis buku Membangun Framework Cyber Defence di Indonesia tersebut.

Pratama menambahkan, Sebenarnya serangan cyber ini punya tingkatan juga.

"Ada yang hanya mengambil data individu, lalu kejahatan cyber semacam pencurian kartu kredit sampai pada cyber terorism. Namun dalam situasi tertentu serangan cyber juga bisa  menyerang negara. Estonia adalah contoh nyata, lumpuh pada 2007 setelah sistemnya dihajar serangan cyber," sambung pria asal Cepu Blora ini.

Karena itu, Pratama berharap pemerintah bisa segera merealisasikan terbentuknya BCN. Menurutnya, Indonesia sudah masuk dalam siaga pertahanan cyber. Dengan banyaknya online asing di Indonesia dan hampir seluruh teknologi IT yang dipakai berasal dari luar, tidak menutup kemungkinan terjadinya pencurian data maupun serangan cyber.

Dia mengusulkan nantinya BCN diisi oleh pakar-pakar IT security, communication and network security dan ahli kriptografi. Karena salah satu metode pengamanan data yang paling diakui dunia saat ini adalah enkripsi.

Sinergiskan Infrastruktur

Sambil menunggu terbentuknya BCN, Pratama menganjurkan agar Kemenkpolhukam segera mensinergikan Kemenhan, Lemsaneg  TNI, POLRI dan BPPT. Menurutnya, pemerintah perlu bergerak efektif, tanpa harus menunggu BCN terbentuk.

“Ada baiknya pemerintah memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, agar pengamanan dunia cyber bisa segera dilaksanakan,” terangnya.

Pratama optimis, dengan adanya badan yang khusus menangani pertahanan cyber, akan memacu proses digitalisasi administrasi kependudukan lebih cepat.

"Kalau negara bisa menjamin sepenuhnya keamanan dunia maya di Indonesia, pastilah program e-Goverment Jokowi akan sukses. Karena faktor kekhawatiran keamanan sudah bisa diminimalisir," tuturnya.

Pratama menghimbau pemerintah untuk terus gencar mengedukasi masyarakat dan birokrat tentang ancaman serangan cyber.

"Masyarakat dan birokrat kita perlu paham, bahwa pencurian data maupun serangan cyber bisa dimulai dengan pemakaian software maupun aplikasi bajakan. Bayangkan kalau ada pejabat dan instansi pemerintah ternyata punya banyak lubang keamanan IT, hanya karena memakai software bajakan. Disinilah edukasi harus ditingkatkan," beber Pratama.

Selain itu, rentannya ketahanan cyber bisa terjadi karena masih lemahnya kesadaran pengamanan informasi dari tiap-tiap institusi. Contoh paling nyata, pengaturan kabel jaringan LAN (Local Area Network) institusi kerap kali masih sembarangan, sehingga mudah disadap.

“Kita harus tahu serangan dari dalam jauh lebih mudah dan banyak dibandingkan serangan dari luar,” pungkas Pratama. (cr-04)