Pemerintah Butuh Rp19 Triliun untuk Wujudkan e-Government

JAKARTA - Pemerintah membutuhkan dana Rp19 triliun untuk mengamankan data informasi dan mewujudkan e-government.

"Menurut saya paling Rp19 triliun beres, akan aman semuanya. Untuk menggunakan e-government dari Sabang sampai Merauke. Teknologi itu bisa dibeli," ujar pakar keamanan sistem informasi dan komunikasi, Pratama Dahlia Persada, dalam diskusi bertajuk 'Menggagas Konsep Keamanan Sistem Informasi dan Komunikasi di Era Pemerintahan Jokowi-JK' yang dihelat di Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Menurut Pratama, sudah banyak kerugian yang diderita Indonesia akibat bocornya sistem informasi di bidang pemerintahan. Kerugian tersebut, kata dia, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.

Pratama mencontohkan kasus pencurian ikan (illegal fishing) dan pembalakan liar (illegal logging). Sebenarnya, kata Pratama, pemerintah mampu menangkap para pencuri tersebut.

Namun, ketika hendak ditangkap, rencana tersebut gagal total. Maklum, para pencuri tersebut bisa mengakses sistem informasi yang digunakan pemerintah.

"Begitu kita mau tangkap, mereka (pencuri) sudah pergi. Kita dibohongin. Sama kayak polisi hutan. Dia mau nangkap illegal lodging, ngomong pake HT (handy talkie), belum ketangkap udah ketahuan duluan," kata bekas Wakil Ketua Tim Lemsaneg Pengamanan Pesawat Kepresidenan RI itu.